Risiko Tsunami: Pembaruan Sistem Peringatan Dini Pasca Gempa Waropen Papua

Peristiwa gempa bumi Magnitudo 5,7 yang mengguncang Waropen, Papua, pada 3 Oktober 2025, sekali lagi menyoroti urgensi pembaruan dan penguatan sistem peringatan dini tsunami di wilayah Indonesia Timur. Meskipun gempa ini tidak memicu tsunami, guncangan dengan episentrum di perairan dangkal dekat Sesar Yapen aktif secara inheren membawa serta Risiko Tsunami bagi masyarakat pesisir. Mengingat trauma sejarah bencana tsunami di kawasan timur, seperti yang terjadi di Palu dan Aceh, pemerintah kini meningkatkan fokus pada modernisasi sistem pemantauan untuk memastikan respons yang lebih cepat dan akurat.

Pembaruan utama berpusat pada infrastruktur teknologi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan penambahan 5 unit alat pendeteksi pasang surut air laut (tide gauge) baru yang ditempatkan di sepanjang pantai utara Papua, terintegrasi langsung dengan 15 unit buoy pendeteksi tsunami (tsunami buoy) yang sudah ada. Pemasangan alat-alat ini, yang selesai pada 15 November 2025, bertujuan untuk memangkas waktu proses analisis data gempa dari rata-rata 5 menit menjadi 3 menit. Kecepatan ini sangat vital, mengingat waktu tempuh gelombang tsunami dari pusat gempa ke daratan seringkali hanya memakan waktu belasan menit di wilayah pantai.

Sistem peringatan dini tidak akan efektif tanpa edukasi dan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, telah meluncurkan program simulasi evakuasi berskala besar di 50 sekolah yang terletak di zona merah. Pelatihan ini, yang dipimpin oleh Kepala BPBD Waropen, Bapak Alexius Manurung, melibatkan 5.000 siswa dan guru, mengajarkan mereka tentang jalur evakuasi vertikal dan horizontal yang telah ditetapkan. Program ini secara spesifik menekankan pemahaman masyarakat terhadap 3 tanda alam Risiko Tsunami: guncangan gempa yang kuat, surutnya air laut secara tiba-tiba, dan suara gemuruh abnormal dari laut.

Selain itu, Risiko Tsunami juga dikelola melalui penguatan koordinasi antarlembaga. Kepolisian Resor (Polres) Waropen, di bawah komando Kapolres AKBP. Antonius Situmorang, telah menyusun Protokol Siaga Tsunami yang mengintegrasikan semua pos keamanan di sepanjang pantai dengan pusat kendali BMKG. Protokol ini menetapkan bahwa dalam waktu 1 menit setelah menerima Early Warning level “Awas” dari BMKG, seluruh aparat kepolisian wajib mengaktifkan sirine dan megaphone untuk menyebarkan informasi evakuasi, serta menutup akses jalan menuju zona bahaya. Dengan pembaruan teknologi, pelatihan masif, dan sinergi operasional yang ketat, Indonesia menunjukkan keseriusan dalam memitigasi bahaya gelombang mematikan, mengubah kerentanan menjadi ketahanan yang lebih teruji.